Jumat, 25 November 2011

Peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia paska proklmasi

PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA
 PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

Negara Federasi RIS
*          Pada Desember 1949 pemerintah RI, wakil-wakil Negara RIS, KNIP, dan DPR dari masing Negara bagian/daerah mengadakan pertemuan.
*          Tempat: Jl.Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta
*          Hasil: UUD RIS
*          Kepemimpinan RIS: Mr. Asaat
*          Berdasar konstitusi tersebut RIS terdiri dari 7 negara bagian, 9 satuan kenegaraan, 3 daerah swaparaja. (baca hal. 88)
         Terbentuknya Negara RIS telah menimbulkan kelompok pro dan kontra,: 
-    kelompok Unitaris ,(kelompok yang tidak mendukung   negara RIS), banyak terdapat di Negara Pasundan dan Negara Jawa Timur.
-    kelompok federalis, kelompok ini menamakan diri  APRA (Agkatan Perang Ratu Adil), merupakan gerakan sparatis yang ingin tetap mempertahankan negara RIS.
Kekuatan kelompok federalis ini tadinya kuat akan tetapi kemudian kehilangan dukungan karena banyak anggotanya yang berkhianat .
*          Kembali ke negara kesatuan RI
Latar belakang kembali ke NKRI:
-    tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945
-    tidak memiliki akaar ideologi yang kuat.
-    Hanya dijadikan alat oleh Belanda.
-    Tidak memiliki kekuatan militer
-    Tidak bebas menentukan nasibnya sendiri.
Proses perubahan:
-    adanya tuntutan dari negara-negara bagian seperti negara pasundan, pembubaran negara Jawa Timur.
-    Menghadapi situasi ini pemerintah RIS  pada 8 Maret 1950  April 1950 hanya tinggal tiga negara bagian yang bertahan (RI, NST, NIT).
-    19 Mei 1950 dilakukan perundingan antara RI yang diwakili oleh Mentri Abdul Halim dengan RIS yang diwakili oleh Moh. Hatta.
-    Dalam peerundingan ini menghasilkan kesepakatan:
* RIS dan RI sepakat untuk membentuk negara kesatuan yang berdasar proklamasi 17 Agustus 1945.
* RIS dan RI membentuk panitia bersama untuk menyusun UUD.
         - 14 Agustus 1950 disepakati Rancangan UUD NKRI yang dikenal dengan UUDS 1950 (Undang-undang Dasar Sementara).
*    UUDS 1950 merupakan konstitusi ke 3, nah coba sebutkan 2 konstitusi yang lain yang pernah berlaku di Indonesia!
-    Pada tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno membacakan piagam terbentuknya RI dan kembali menerima jabatan sebagai pressiden RI kembali.

Pemilihan Umum 1955
Pada masa pergerakan nasional di Indonesia dibedakan menjadi 2 Yaitu:
-    Partai politik radikal yang menerapkan strategi non kooperasi: Sarikat Islam, PNI, PI, IP, PKI.
-    Partai-partai moderat dengan strategi kooperasi: BU, Persatuan Bangsa Indonesia, Parindra, Gerindo, GAPI.  Organiasasi ini mau bekerjasama dengan Volksraad.
Dilihat dari aspek oreintasi dibedakan menjadi :
-    Ekonomi (SDI)
-    Agama (PSII, SI)
-    Nasionalis (Budi Utomo, PNI, PBI, Parindra, IP, Partindo, GAPI)
-    Sosialis /Marxisme (ISDV dan PKI)
*    Pasca kemerdekaan pemerintah RI membutuhkan DPR/MPR , yang akan diperebutkan oleh partai politik.
*    Oleh karena itu pemrintah mengeluarkan Maklumat Pemerinah  pada 3 November 1945 yang mengatur tentang partai-partai politik untuk menyalurkan segala paham yang ada dimasyarakat. Ada sepuluh partai yang terbentuk, nah coba anda sebutkan partai-partai tersebut !
*    Persiapan menuju pemilu dirintis oleh Kabinet Ali I dan direalisasikan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu berlangsung 2 tahap:
·   29 September 1955 untuk memilih anggota DPR
·   15 desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante.
*    4 partai terkemuka pada pemilu I ; Masyumi, PNI, NU dan PKI.

Kegagalan Badan Konstituante menyusun UUD
*    Badan Konstituante yang anggotanya dipilih oleh rakyat ternyata dinyatakan gagal membentuk UUD. Sidang yang dilangsungkan sejak 10 November 1956, ternyata sampai tahun 1958 belum menghasilkan UUD.
*    Pada 25 April 1959 presiden menyampaikan amanat yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945.
*    Pada 30 Mei 1959 Badan Konstituante melaksanakan pemungutan suara yang hasilnya 269 suara menyatakan kembali ke UUD 1945, dan 199 suara menyatakan menolak.
*    Hasil pemungutan suara ini tidak memenuhi kuorum sehingga dilakukan pemungutan suara lagi   tetapi tetap tidak mencapai duapertiga suara.
*    Kegagalan Badan Konstituante ini mengakibatkan negara dalam kondisi darurat sehingga mengancam kelangsungan negara.
*    Pada 3 Juni 1959 penguasa perang pusat, Leetjen A.H. Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang kegiatan-kegiatan politik.
*    5 Juli 1959 pukul 17.00, pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden, yang berisi :
·   pembubaran konstituante
·   kembali ke UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950
·   Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dampak berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
*    Sejak berlakunya dekrit Indonesia memasuki babak baru yaitu berlakunya ”Demokrasi Terpimpin”
*    Demokrasi terpimpin memiliki pengertian kedaulatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, permusyawaratan/perwakilan yang dimaksud adalah MPR, sehingga kedaulatan harus dimaknai ada di tangan rakyat.
*    Tetapi dalam prakteknnya ternyata pemerintah menafsirkan lain, presiden Soekarno menafsirkan ”terpimpin”  dengan menempatkan dirinya sebagai suatu figur pemimpin yang memegang kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan.
*    Akibatnya keuasaan berpusat pada kekuasaan ekskutif (presiden).

MANIPOLUSDEK
*    Pada 17 Revolusi Kita” yang kemudian dikenal dengan manipol (Manifesto Politik RI). Lebih lanjut pidato presiden pada bulan Februari 1960 presiden menjelaskan bahwa intisari manipol ada 5 yaitu UUD1945, sosiallisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian Indonesia (MANIPOLUSDEK)
*    20 Agustus 1959 presiden Soekarno menyampaikan surat No. 2262/HK/59 yang intinya berisi kewenangan presiden dalam membentuk lembaga-lembaga negara yakni  MPRS, DPAS,DPRGR, dan front Nasional.
a.Pembentukan MPRS
-          Keanggotaan MPRS terdiri atas anggota DPR sebanyak 261 orang, 94 orang utusan daerah, 200 orang wakil dari golongan.
-          Dengan Penpres No. 12 tahun 1959 tugas MPRS hanya menetapkan GBHN
-          MPRS bentukan presiden ini seolah-olah merupakan pembantu presiden karena para pimpinan MPRS juga  merangkap  dalam kabinet.
-          Ketetapan yang berhasil dibuat oleh MPRS antara lain:
Sidang Umum I (10 November – 7  Desember 1960):
1.    Tap MPRS No. I/MPRS/1960 menetapkan bahwa Manifesto Politik RI (Manipol Usdek) sebagai GBHN.
2.Tap MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Pembangunan Nasional Berencana Tahap  Pertama 1961- 1969.
Sidang Umum II (15-22 mei 1963), berhasil membuat tap. MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup.
Sidang Umum III(11-16 April 1965, Tap MPRS No. V/MPRS/1965 yakni pidato presiden yang berjudul “Berdiri diatas kaki sendiri (Berdikari)” sebagai pedoman revolusi  dan politik luar negeri Indonesia.

b.Pembentukan DPAS
-    Keanggotaan DPAS diangkat dan diperhentikan oleh presiden, sekaligus presiden sebagai pimpinan.
-    Tugasnya adalah memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada presiden.
c.  Pembentukan DPR-GR
-    keanggotaan DPR-GR pun diangkat dan  diperhentikan oleh presiden.
-    Tugasnya adalah membantu presiden dan membuat lapora dalam periode waktu tertentu.
d.Pembentukan Front Nasional
-  Dibentuk dengan Penpres No. 13 tahun 1959, lembaga ini merupakan organisasi masa yang berusaha memperjuangkan cita-cita proklamasi sesuai dengan UUD 1945.
-    Diketuai oleh presiden Soekarno, memiliki tujuan :
a.    menyelesaikan revolusi Nasional  Indonesia.
b.    melaksanakan pembangunan semesta nasional.
c.    mengembalikan irian Barat ke dalam wilayah RI.

Konsepsi Presiden RI
Q  Merupakan gagasan yang disampaikan oleh presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957.
Q  Tujuan penyampaian gagasan ini adalah untuk memperbaiki kondisi dan kinerja pemerintahan.
Q  Isi konssepsi presiden RI:
1.Sistim demokrasi parlementer model Barat diganti dengan sistim demokrasi terpimpin.
2.Untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin perlu dibentuk kabinet Gotong Royong.
3.Perlu dibentuk Dewan Nasional sebagai penasehat cabinet.
Q  Pengaruh “Konsepsi Presiden” dalam kehidupan politik Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra dalam anggota masyarakat dan DPR.

Pemberontakan PRRI-Permesta
Q  Sebab umum terjadinya pemberontakan ini adalah masalah korupsi, masalah otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang tidak adil
Q  PRRI di Sumatra
Q  Pemimpin : Letkol Ahmad Husein
Q  Aksi : pemberontakan ini berawal dari reuni devisi Banteng di Padang pada 20-25 November  1956.
Q  Dalam pertemuan ini disepakati perlunya otonomi seluas-luasnnya, kemudian disetujui adanya pembentukan Dewan Bateng yang diketuai oleh Letkol Ahmad Husein.
Q  9 Desember 1956 adanya pelarangan dari kasad agar para perwira angkatan Darat tidak berpolitik.
Q  Pelarangan ini tidak diindahkan, justru di daerah-daerah muncul dewan-dewan:
-    Dewan Gajah dipimpin oleh Kol. Maludin simbolon berada di Sumut
-    Dewan Garuda dipimpin oleh letkol Barlian  diSumsel
-    Dewan Manguni dipimpin oleh Ventje sumual di Sulut.
Q  Tanggal 20 Desember 1956 Ahmad Husein mengambil alih kekuasaan pemerintahan daerah.
Q  15 Februari 1958 Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI di padang dengan dan menyusun cabinet yang dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara sebagai perdana menteri.
Q  Pemerintah RI menilai tindakan ini tidak bisa dibiarkan, untuk menumpas pemberontakan ini pemrintah RI melakukan operasi militer:
-    Operasi Tegas dipimpin oleh letkol Kaharudin Nasution untuk wilayah Riau.
-    Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Ahmad Yani untuk wilayah sumatra Barat.
-    Operasi Saptamarga dipimpin oleh Djatikukumo untuk Sumatra Utara
-    Operasi Sadar dipimpin oleh Ibnu Sutowo  untuk Sumatra selatan
Pemberontakan Permesta di Sulawesi
Q  Dipimpin oleh Ventje Sumual
Q        Meliputi wilayah : Sulawesi, Nusatenggara dan Maluku.
Q        Aksi : pengambil alihan pemerintahan daerah oleh perwira militer.
Q        Operasi yang dilakukan oleh perintah yaitu operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat
Demokrasi liberal (1950-1959)
Q  Demokrasi Liberal ditandai dengan  penerapan sistim Multi Partai dan kabinet parlementer.
Q  Ciri-ciri kabinet Parlementer :
à    kedudukan kepala negara tak dapat diganggu gugat
à    Kabinet dipimpin oleh perdana menteri
à    Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak
à    Masa jabatan cabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya
à    Cabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen, dan sebaliknya Pemerintah dapat membubarkan Parlemen.
Q  Masa demokrasi liberal telah terjadi penggantian kabinet selama tujuh kali.
1.Kabinet Natsir (6 Oktober 1950-21 Maret 1951)
-    Pimpinan Kualisi : Partai Masyumi
-    Perdana Menteri: Muhammad Natsir   
-    Tokoh menteri : Sri Sultan Hamengkubuono IX, Mr Asaat, Ir Juanda, Dr Soemitro Djojohadikusumo.
-    Usaha kabinet Natsir: merintis perundingan Bilateral dengan pihak Belanda masalah Irian Barat. Walaupun perundingan ini menemui jalan buntu.
-    Jatuhnya cabinet Natsir:
mosi tidak percaya dari PNI tentang  gagalnya penyelesaian masalah Irian Barat dan pembentukan DPRD yang lebih menguntuungkan Partai Masyumi
2.Kabinet Sukiman-Suwiryo (27 April 1951-23 Februari 1952)
§ Merupakan cabinet kualisi partai besar yaitu PNI dan Masyumi.
§  Dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan Suwiryo.
§ Sebab jatuhnya kabinet :akibat adanya penanda tanganan bantuan dari AS berdasar MSA (Mutual Security Art). Penanda tanganan ini dianggab telah menyimpang dari politik luar negeri bebas dan aktif.
3.Kabinet Wilopo (3 April1952-3 Juni 1953)
§ Muncul gagasan pembentukan zaken kabinet yaitu suatu kabinet yang didukung para menteri yang memiliki keahlian pada bidangnya masing-masing.
§ Pada masa cabinet ini muncul sparatisme, yaitu peristiwa Tanjung Morawa yang ditunggangi oleh PKI. Akibat reaksi pers dan Parlemen cabinet ini jatuh.
4.Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 juli 1953-24 Juli 1955)
§ Kabinet ini didukung  oleh PNI dan NU
§ Pada masa kabinet Ali I muuncul pemebeontakan DI/TII diberbagai daerah.
§ Prestasi yang berhasil diraih oleh kabinet Ali I yaitu berhasil menyelenggarakan konferensi KAA sehinggamengangkat citra TNI di dunia internasional.
§ Kabinet Ali I jatuh akibat mosi tidak percaya terhadap peristiwa pergantian pucuk pimpinan dalam tubuh Angkatan darat.
5.Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
§ Kabinet ini merupakan kualisi beberapa partai dengan Masyumi sebagai intinya.
§ Keberhasilan yang menonjol pada kabinet Burhanudin Harahap yaitu menyelenggarakan pemilu yang pertama pada bulan september – Desember 1955 ).
§  Kabinet ini  jatuh karena tidak mendapat dukungan lagi dari Parlemen.
6.Kabinet Ali Sastraamidjojo II(20  Maret 1956-14 Maret 1957)
§ Kabinet ini merupakan kualisi tiga partai besar yaitu PNI, Masyumi dan NU.
§  Pada masa kabinet ini muncul gerakan sparatisme seperti dewan Gajah dan dewan Manguni.
§ Adanya separatisme ini menimbulkan perpecahan di tubuh cabinet. PNI menghendaki perdana menteri Ali Sastro segera menyerahkan mandatnya tetapi sebaliknya Masyumi.
§  Sehingga akhirnya Ali menyerahkanmandatnya pada tangga 14 Maret 1957.



7.Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959)
§ Program kerja Kabinet Juanda disebut Pancakarya, yang isinya :
1.Membentuk dewan nansional
2.Normalisasi keadaan republic
3.Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4.Perjuangan Irian Barat
5.Mempergiat pembangunan
§ Pada masa cabinet ini terjadi peristiwa Cikini yaitu peristiwa upaya pembunuhan terhadap presiden dan juga adanya pemberontakan PRRI.
§  Kabinet ini berakhir seiring berlakunya kembali UUD 1945, terhitung 10 Juli 1959.
Q  Pada masa demokrasi liberal terkenal adanya sindiran dengan  “politik dagang sapi”. Hal ini disebabkan adanya pergantian cabinet yang terlalu cepat dan masing-masing  tokoh berebut kursi dalam cabinet.
Q  Dampak adanya pergantian cabinet yang terlalu cepat ini adalah :
-    Setiap cabinet tidak sempat menjalankan programnya
-    Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah memudar
-    Kondisi Negara menjadi  tidak stabil

Pergolakan Sosial politik pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
1.Peristiwa DI/TII di Jawa Barat
Q  Tanggal 7 Januari 1949 Sekar Maridjan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia, dengan gerakannya DI/TII.
Q  Untuk menumpas pemberontakan ini pemerintah melancarkan Operasi Pagar Betis.
Q  Pemebrontakan ini baru dapat dipadamkan pada 4 Juni 1962 dengan ditangkapnya Kartosuwiryo.
2.    Peristiwa DI/TII di Jawa Tengah
§ Dipimpin oleh Amir Fatah
§ Meliputi daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan.
§ Untuk menumpas pemberontakan ini pemerintah melancarkan Gerakan Banteng Negara.
§ DI/TII berhasil dilemahkan tetapi kembali menguat ketika terjadi pembelotan  dari batalion 426 serta pelarian Angkatan Umat Islam, dan gerakan Merapi Merbabu Complex.
§ Untuk  menumpas kembali pemberontakan ini pemerintah melancarkan operasi Banteng Raiders.
3.    Peristiwa DI/TII di Sulawesi Selatan
§ Di pimpin oleh Kahar Muzakar
4.        DI/TII di Kallimantan Selatan
§ Dipimpin oleh Ibnu Hajar
5.    DI/TII di Aceh
§ dipimpin oleh Teungku Daud Beureueh
§ Menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DI/TII KartoSoewiryo
6.    Peristiwa APRA di Bandung
§ Peristiwa ini dilatar belakangi oleh keengganan bekas pasukan KNIL untuk bergabung dengan TNI ataupun APRIS
§  Mereka justru membentuk APRA (Angakatan perang Ratu Adil) dengan dipimpin oleh Raymond Westerling.
§  Westerling menuntut agar tentaranya diakui sebagai tentara pasundan dan menolak dibubarkanya Negara Pasundan.
§  Tuntutannya tidak dihiraukan, pada 23 Januari 1950 APRA melancarkan serangan terhadap kota Bandung.
§  Setelah dilakukan penyelidikan mendalam ternyata pemberontakan ini didalangi oleh Sultan Hamid II.

7.    Peristiwa Andi Azis di Makasar
§  Peristiwa ini juga digerakan  oleh bekas pasukan KNIL yang dipimpin oleh  Andi Azis.
§  Andi Azis menuntut agar pasukan APRIS bekas KNIL diberi kekuasaan untuk bertanggung jawab atas keamanan wilayah NIT.
§  Tuntutan ini ditolak, pemerintah meingintruksikan agar Andi Azis harus kembali ke Jakarta dan mempertanggung jawabkan perbuatanya dalam tempo 4x24 Jam, intruksi ini tidak diindahkan oleh Andi Azis.
§  Oleh karena itu pemerintah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang.
§  Hasilnya 15 April 1950 Andi Azis akhirnya menyerahkan diri. 
8.    Peristiwa RMS di Maluku
§  Republik Maluku Selatan didirikan oleh Dr. Soumoukil.
§  Latar belakang  gerakan ini adalah tidak menerima terjadinya proses kembali ke negara kesatuan dan tidak menyetujui proses penggabungan KNIL ke APRIS.
§  Jalan damai ditempuh dengan mengirimkan Dr. J. Leimena, usaha ini tidak membawa hasil.
§  Akhirnya pemerintah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang.
§  Pemberontakan  ini dapat dipadamkan pada  tanggal 12 Desember 1963 dengan ditangkapnya Dr. Soumoukil.

Perjuangan mengembalikan Irian Barat
Q  Perjuangan melalui jalur Diplomasi
à          Belanda ternyata ingkar  janji dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Oleh karena itu pemerintah berusaha menempuh upaya penyelesaian Irian barat melalui jalur diplomasi. Usaha ini telah dirintis pada masa kabinet Natsir.
à          Maret 1950 Indonesia dan Belanda kembali bertemu dalam konferensi Indonesia Belanda untuk membahas Irian Barat.
à          Dalam pertemuan ini hanya berhasil membentuk komite bersama yang beranggotakan tiga delegasi indoensia yaitu Moh. Yamin, Makaliwy dan J. Laturharhary, sedangkan delegasi dari Belanda : Vander Kolff, van Dijk,J.M. Pieters.
à    Upaya  penyelesaian Irian Barat melalui jalur perundingan selalu mengalami jalan buntut.
à    Di negara Belanda sendiri terjadi perubahan pandangan terhadap Indonesia. Pegawai sipil dan militer Belanda melakukan propaganda bahwa selama revolusi mereka merasa penderitaan dan kepahitan. Indonesia hanya pura-pura menerima hasil perundingan. Buktinya masih terjadi kekacauan dimana-mana.
à    Akibat propaganda ini uncul gerakaan anti Indonesia dan Belanda kembaali memperkuat kedudukannya di Irian Barat.
à    Nampaknya Belanda dan sekutunya selalu menjegal keinginan Bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah Iriaan barat.

pengembalian Irian Barat yaitu  melalui jalur konfrontasi politik dan ekonomi.
à    Proses melalui jalur konfrontasi politik dan ekonomi ini adalah sbb.:
-    10  Agustus 1954 Indonesia menyatakan pembubaran Uni Indoensia Belanda. Yang berarti pembatan perjanjian KMB.
-    3 Mei 1956 melalui UU No. 13 menyatakan bahwa Uni Indonesia-Belanda sudah tidak ada.
-    4 Agustus 1956 pemerintah RI menyatakan menolak mengakui hutang negara
-    18 November 1957  diselenggarakan rapat umum pembebasan irian Barat.
-    Rapat umum ini ditindaklanjuti dengan munculnya aksi-aksi yaitu
*    aksi mogok para buruh terhadap perusahaan belanda.
*    Pemerintah Indonesia melarang semua penerbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda.
*    Maskapai penerbangan Belanda dilarang mendarat dan terbang di wilayah RI.
*    Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan.
*    Nasionalisasi (pengambialihan) terhadap  perusahaan milik Belanda.
à    17 Agustus 1960 hubungan indonesia-Belanda kembali memanas. Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik Indonesia Belanda.
à    30 September 1960 Presiden Soekarno berpidato dimuka sidang umum PBB dengan judul pidato ’Membangun Dunia kembali” yang intinya BangsaIndonesia telah kehabisan kesabarannya dalam menanti penyelesaian irian Barat.
à    5 April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua .
à    September 1961 dalam sidang umum PBB, Belanda menyatakan berdirinya Negara Papua Barat dan memperkuat armada militernya dengan mendatangkan kapal  induk Karel Doorman.
à    Tindakan Belanda ini dianggap sebagai tantangan bagi Indonesia sehingga Indonesia memutuskan untuk melakukan konfrontasi secara militer kepada Belanda.
à    19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora, yang isinya;
1.    gagalkan pembentukan Negara papua buatan Belanda.
2.    kibarkan sang merah putih di irian barat
3.    bersiaplah mobillisasi umum untuk mempertahankan irian Barat.
à    2 Januari 1962 pemerintah membentuk Komando Mandala pemebebasa Irian Barat dipimpin oleh Mayjen Soeharto.
à    Dalam operasi ini dilakukan dalam tiga tahap:
1.    Infiltrasi , sampai tahun 1962, dilakukan penyusupan pasukan ke daerah tertentu untuk menciptakan daerah bebas de fakto.
2.    eksploitasi,awal tahun 1963, tahap penyerangan secara terbuka terhadap pos-pos lawan.  
3.    Konsolidasi, awal tahun 1964, direncanakan penegakan wilayah RI scara mutlak diseluruh Irian Barat.
à    Dalam operasi komando mandala ini MTB Macan Tutul berhasil ditenggelamkan oleh Belanda, sehingga Yos sudarso gugur.
à    Maret-agustus 1962 Indonesia berhasil mendaratkan tentaranya di irian Jaya.
à    Akhirnya PBB iikut campur tangan dalam penyelesaian Iriian jaya, Uthan Sekjen PBB mengutus Elseworth Bunker untuk menjadi penengah. Bunker kemudian mengajukan proposal perdamai yang terkenal dengan sebutan Bunker Proposal, yang isinya
1.    Belanda harus menyerahkan irian barat pada Indoensia.
2.    di bawah pemerintah Indonesia, rakyat Irian barat diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya.
à    15 Agustus 1962, sesuai dengan kesepakatan New York egreement, PBB membentuk UNTEA (United nations Temporary authority) sebuah lembaga penyelenggara pemerintahan sementara.
à    1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima irian barat dari UNTEA kepada pemerintah RI.
à    24 Maret -4 Agustus 1969 diselenggarakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), hasilnya Rakyat Irian Barat menyatakan beergabungan dengan RI.

NASAKOM DAN RESOPIM
-    Latar belakang keluarnya nasakom dan resopim yaitu dalam demokrasi liberal presiden tidak memiliki peran yang menentukan jalannya roda pemerintahan, karena kekuasaan pemerintahan berada ditangan perdana menteri.
-    Presiden hanya berfungsi sebagai penasaehat saja, nampaknya presiden berambisi untuk kembali ke UUD 1945, yang memberikan kekuasaan yang lebih besar.
-    Nasakom (nasionalis, agama dan komunis), merupakan gagasan yang diciptakan oleh Soekarno.
-     bertujuan untuk menggalan kerukunan antar ideologi yang berbeda-beda dalam masyarakat.
-    1-10 Juni 1965 diselenggarakan pendidikan kilat kader nasakom.
-    Melalui Nasakomisasi ini seolah-olah kehidupan berbangsa dan bernegara tidaak lagi berlandaskan pancasila tetapi berlandaskan Nasakom.
-    Dalam perkembanganya presiden lebih banyak berpihak kepada  PKI.
-    RESOPIM, singkatan dari revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional.
-    Doktrin resopim disampaikan oleh presiden tanggal 17 Agustus 1961.
-    Doktrin ini bertujuan untuk untuk memperkuat kedudukan presiden dalam pemerintahan.
-    Menurut presiden doktrin Resopim akan dapat dicapai melalui revolusi yang dikendalikan oleh seorang pimpinan nasional yang disebut Pimpinan Besar Revolusi (PBR).
-    Dampak doktrin resopim, semua lembaga negara tunduk pada satu kekuasaan yakni Presiden Soekarno.
-    Inilah yang dimaksud dengan sentralisasi kekuasaan pada figur seorang presiden yang terlahir pada masa demokrasi terpimpin.

Politik Balance of Power
-    Yaitu politik berimbang yang dijalankan oleh presiden dengan tetap membiarkan tumbuhnya persaingan kekuatan antara PKI dan Angkatan Darat namun tetap loyal atau setia terhadap presiden.
-    Tujuan dari politik ini adalah agar kedua kekuatan yang berbeda ideologi ini tetap mendukung pemerintahan presiden Soekarno.
-    Politik  ini ditandai dengan adanya pemberian peran  kepada Angkatan Darat untuk menikmati konsesi ekonomi dengan menjadi pucuk pimpinan perusahaan besar  negara.
-    Sementara PKI, menjadi organisasi terdepan yang selalu membela danmendukung garis politik dan ideologi Soekarno.

Retaknya Dwi Tunggal
-    1 Desember 1956 wakil presiden Moh.Hatta tiba-tiba mengundurkan diri.
-    Alasan retaknya Dwi Tunggal
1.    Retaknya dwi Tunggak ini sebenarnya sudah nampak sejak tahun 1950, seiring berlakunya demokrasi parlementer, dimana pada saat itu seolah-olah peran wakil presiden tidak dibutuhkan lagi.
2.Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin.
3.eksperimen politik Nasakom yang diterapkan Bung Karno. Apalagi pidato presiden bulan oktober 1956 yang mengajak untuk mengubur partai-partai, ajakan ini dianggap mengebiri semangat demokrasi.

Penyimpangan Politi Luar negeri Bebas-aktif
Beberapa kebijakan politik luar negeri yang menyimpang dari politik luar negeri bebas – aktif antara lain sbb.:
1.Pandangan Soekarno mengenai kekuatan politik yang berlawanan yaitu
-    Old Estabillsshed Forces (Oldefo),kekuatan lama  yang telah mapan. Anggotanya terdiri dari Negara-negara kapitalis seperti AS, Inggris, Belanda, perancis, dll.
-    New Emerging Forces (Nefo), kekuatan baru, Negara-negara progresif revolusioner, yang anti imperialis dan anti kolonialis, seperti negara Indonesia, RCC, Vietnam, Korea Utara, Rusia, Polandia, Rumania.
2.Indonesia melakukan politik “mercusuar” , yakni politik yang mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan dunia. Proyek mercuar tsb. Antara lain proyek Monas, Ganefo(Games of New emerging Forces) merupakan pesta olah raga di Indonesia yang diikuti oleh Negara-negara Nefo.
3.Tahun 1965, Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking. Dan poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang.

Konfrontasi dengan Malaysia(1963-1964)
-      Konfrontasi Malaisia dan Indonesia bermula dari pembentukan Federasi Malaysia.
-      Gagasan ini muncul pada 27 Mei 1961 dilontarkan oleh perdana menteri Tengku Abdul Rahman. Federasi ini mencakup malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah.
-      Ide ini didukung oleh Perdana Menteri Inggris Harold Mc Millan.
-      Ide ini mendapat tantangan dari Indonesia dan Filipina.
-      Upaya penyelesaian konfrontasi:
1.April 1963 dirintis prtemuan ketiga mentri luar negeri  yaitu malaisia, Indonsia,Filipina.
2.31 Juli – 5 agustus 1963 diselenggarakan KTT Maphilindo (apa coba kepanjangannya ? KTT ini menghasil tiga dokumen yang intinya mnyatakan bahwa Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan federasi Malaisia sandainya rakyat Kalimantan Utara mendukungnya dan meminta agar sekjen PBB membentuk suatu tim peneliti.
3.14 September 1963 utusan PBB mulai bertugas di bawah pimpinan Lawrence Michelmore.
4.    16  September 1963 tiba Malaisia mengumumkan brdirinya federasi malaisia.
5.    Reaksi atas tindakan Malaisia, rakyat Jakarta mengadakan demontrasi di depan kedutaan malaisia. Begitu pun juga rakyat Malaisia mengadakan demontrasi di depan kedutaan Indonesia di Malaisia.
6.    3 Mei 1964  Indonesia mengumandangkan Dwi Kora (dwi komando Rakyat) yang isinya
1. perhebat ketahanan   Revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei untuk menggagalkan negara boneka Malaisia.
            7.   Dampak dari konfrontasi ini adalah
-    kekuatan ekonomi melemah karena sumber keuangan negara dialihkan untuk dana perang.
-    citra Indonesia di dunia internasional semakin buruk
-    Hubungan Indonesia dengan Negara-negara komunis makin dekat.

Indonesia keluar dari PBB (7 January 1965
*    Alasan Indonesia keluar dari PBB disebabkan ketidak setujuannya Indonesia atas pencalonan Malaisia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
*    Dampak dari pristiwa ini adalah keterkucilan Indonesia dari pergaulan dunia internasional, dan semakin dekatnya Indonesia dengan RRC yang kebetulan  juga belum menjadi anggota PBB